Rata-rata tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota di Indonesia masih rendah. Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh karakteristik pemda beserta hasil pemeriksaan BPK terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Karakteristik daerah dijelaskan oleh ukuran daerah, belanja daerah, dan ukuran legislatif, sedangkan hasil pemeriksaan BPK dijelaskan oleh opini audit dan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Data populasi adalah seluruh pemda kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, dengan sampel berdasarkan ketersediaan data sebanyak 438 pemda. Alat analisis yang digunakan adalah aplikasi SPSS dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara individual variabel belanja daerah dan opini audit berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja pemda, sedangkan variabel ukuran daerah, ukuran legislatif, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemda.
Kata kunci: pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja, karakteristik daerah, hasil pemeriksaan BPK.
