ABSTRAK
Pembentukan kawasan konservasi HMAS Perth menjadi langkah awal penanganan kasus sunken warship di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kebijakan tersebut, menggunakan pendekatan teori rezim dan konsep Bureaucratical Approach. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman aplikasi regime theory secara issue-specific, serta peran rezim dalam proses pengambilan keputusan pada kasus sunken warship di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjelaskan variabel-variabel pembentuk rezim yang menjadi faktor Indonesia mengambil kebijakan untuk membentuk Kawasan Konservasi Maritim HMAS Perth. Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah tipe penelitian eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka dan referensi dari sumber online. Adapun untuk menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasilnya diketahui bahwa pembentukan kawasan konservasi HMAS Perth dilatarbelakangi oleh adanya peranan rezim melalui variabel penyusun rezim, seperti, prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Dampaknya, kepentingan nasional Indonesia terkait pengelolaan wilayah laut mengalami perubahan, untuk kemudian memberikan perhatian terhadap perlindungan warisan budaya bawah laut.
Kesimpulan yang bisa diambil adalah Indonesia membentuk kawasan konservasi HMAS Perth merupakan bentuk kebijakan luar negeri Indonesia yang terpengaruh oleh keberadaan institusi dan organisasi internasional, yang dalam implementasinya membentuk suatu rezim yang mengatur mengenai tindakan yang perlu diambil Indonesia dalam menyikapi kasus sunken warship.
Kata Kunci: Sunken Warship, HMAS Perth, Rezim Internasional, Underwater Cultural Heritage (UCH), Kawasan Konservasi
