Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata yang seharusnya dijalankan PPK yang didakwa korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa ditinjau dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti yang dialami oleh Chris L. Manggala selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan LTE PLTGU GT 2.1 & GT 2.2 yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Penyedia dan merugikan keuangan negara dalam Putusan MA Nomor 1290 K/Pid.Sus/2015. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pertanggungjawaban perdata yang seharusnya dijalankan PPK adalah dengan memberikan somasi kepada Penyedia terkait penyerahan material GT 2.2, menuntut ganti rugi material yang rusak sesuai dengan yang dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (3) bahwa ketentuan dari kontrak Lumpsum adalah segala risiko ditanggung oleh Penyedia, dan mengenakan denda keterlambatan berdasarkan Pasal 78 Ayat (5) huruf f, bahwa sanksi untuk Penyedia yang terlambat memenuhi prestasinya maka dikenakan sanksi denda keterlambatan, khusus untuk penyerahan dan penyelesaian pekerjaan GT 2.1. Pada hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut hanya terjadi maladministrasi dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia, bukan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.
Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa, Pertanggungjawaban Perdata, Wanprestasi, Merugikan Keuangan Negara
