digil1b
Isu kemanan semula berputar pada negara sebagai aktor kini telah merambah isu-isu lain sebagai faktor ancaman keamanan dan masuk ke dalam konsep keamanan non tradisional. Pembajakan dan perampokan bersenjata di laut masuk sebagai salah satu isu keamanan non tradisional. Aktivitas pembajakan dan perampokan di kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan kawasan lain. Salah satu wilayah yang memiliki potensi terjadinya aktivitas pembajakan adalah wilayah laut Sulu-Sulawesi. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan aktivitas pembajakan dan perampokan kapal di laut tersebut. Ancaman utama dari aktivitas ini adalah kelompok militan Abu Sayyaf (ASG). Sebelumnya permasalahan wilayah laut Sulu-Sulawesi belum ditangani secara maksimal oleh Pemerintah Filipina. Pemerintah Malaysia dan Indonesia menyerukan kepada Pemerintah Filipina untuk lebih tegas menangani isu ini dan mengajak untuk membentuk patroli laut di ketiga negara dengan melakukan patroli gabungan. Menggunakan teori sekuritisasi penulis melihat fenomena tersebut sebagai sebuah rangkaian proses sekuritisasi dan menarik rumusan masalah bagaimana proses sekuritisasi terhadap pembajakan di wilayah tersebut oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia kepada Pemerintah Filipina tahun 2014-2018. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia dan Indonesia kepada Pemerintah Filipina. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, proses sekuritisasi yang dilakukan Pemerintah Malaysia dan Indonesia dilakukan dalam beberapa tahapan yang diantaranya tahapan pertama Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan speech act kepada audience, tahapan kedua Masyarakat Filipina dan Pemerintah Filipina selaku audience menunjukan reaksi mereka terkait dengan adanya speech act tersebut, tahapan terakhir adalah terjadinya pergeseran isu keamanan di laut Sulu-Sulawesi menjadi sebuah isu yang eksepsional.
Kata Kunci: Pembajakan, Laut Sulu-Sulawesi, Sekuritisasi, Keamanan Non-Tradisional, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Malaysia, Pemerintah Filipina
