ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan selektif keimigrasian dalam mewujudkan politik hukum tenaga kerja asing di Indonesia terkait peraturan-peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Selain itu, mengkaji pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dalam mendukung terwujudnya Politik Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan dianalisi menggunakan metode deduksi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, Kebijakan selektif dan adanya bebas visa kemudian dalam aspek keimigrasian dan aspek ketenagakerjaan yang berkaitan dengan tenaga kerja asing lebih memberikan kemudahan dan kelonggaran terhadap tenaga kerja asing tersebut daripada tenaga kerja lokal. Kedua, pelanggaran yang banyak dilakukan tenaga kerja asing Indonesia kemudian penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi pemerintah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai adanya tenaga kerja asing sehingga pengawasan ketenagakerjaan belum sepenuhnya berjalan efektif.
Penelitian ini merekomendasikan agar peraturan yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing perlu direvisi kembali agar keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia sesuai tujuan Negara dalam melakukan transfer alih teknologi dan alih keahlian kemudian penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan menjadi di daerah kabupaten/kota, agar mendukung terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan yang efektif.
Kata kunci : Politk Hukum, Tenaga kerja asing, Keimigrasian, dan Pengawasan
