Penelitian hukum ini menganalisis dan mengkaji dua permasalahan, pertama Apa latar belakang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Apakah ketentuan hukum yang ada tentang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya dapat memenuhi prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sumber hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya dikarenakan pada proses perekrutan sebelumnya tidak didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon. Birokrasi yang sehat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Ketentuan hukum tentang seleksi jabatan secara terbuka pimpinan tinggi madya diharapkan dapat memenuhi prinsip pemerintahan yang baik karena proses rekrutmen yang terbuka dan transparan sehingga dapat membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi, serta terbangun persaingan yang sehat berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh para calon pegawai yang mengikuti proses seleksi jabatan.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Seleksi Jabatan, Pimpinan Tinggi Madya, Good Governance
