ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemberian tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat prespektif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan. Meskipun pengaturan mengenai rehabilitasi narkotika sudah diatur jelas, namun dalam praktiknya hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara tanpa memberikan tindakan rehabilitasi kepada para terdakwa. Para penyalahguna narkotika yang tidak mendapatkan tindakan rehabilitasi dapat membuat para penyalahguna narkotika tersebut melakukan tindakan yang sama. Berdasarkan hasil penelitian ini, tidak adanya efek jera bagi pecandu narkotika yang diberikan sanksi pidana bagi pelaku, maka dari itu dibutuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkotika karena dengan dipidana tidak memberi jaminan bahwa Negara Indonesia bebas dari narkotika serta Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkotika dapat
mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai hati nurani dalam menentukan putusan dalam perkara narkotika. Penulisan ini menyimpulkan bahwa rehabilitasi dapat dijadikan sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait pada penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara implisit telah terdapat pengaturan penjatuhan sanksi rehabilitasi pada penyalahguna narkotika.
