Respon perempuan terhadap Pemilihan kepala daerah di kota surakarta Tahun 2005 (sebuah studi diskriptif kualitatif tentang respon perempuan di kecamatan banjarsari terhadap pemilihan langsung Walikota Kota Surakarta tahun 2005)

Oleh :
Mega Wahyu Reti Desion - D0199058 - Fak. MIPA

M.W. Reti Desion, NIM D099058, Skripsi dengan judul “Respon Perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah di Kota Surakarta Tahun 2005”, Skripsi (S-1) Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006. Skripsi ini berusaha untuk mengetahui respon perempuan terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pilkada Langsung) di Kota Surakarta yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Alasan penulis memilih tema Pilkada dikarenakan Pilkada kali ini adalah Pilkada Langsung yang pertamakalinya diadakan di Indonesia. Sehingga bagi penulis akan sangat menarik untuk diteliti. Pemilihan perempuan sebagai obyek penelitian dikarenakan dalam Pilkada langsung di Kota Surakarta tahun 2005 ini tidak memunculkan satupun kandidat Cawali dan Cawawali dari perempuan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui respon perempuan terhadap Pilkada langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode yang digunakan dalam penggalian informasi dan data disesuaikan dengan informasi dan data yang diinginkan dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari dokumen, artikel, data dari BPS Kota Surakarta, KPUD Kota Surakarta, dll. Sedangkan data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan metode survai, wawancara serta pengamatan langsung. Tehnik pengambilan sampel untuk responden adalah dengan purposive propotional random sampling sedangkan tehnik pengambilan sampel informan dengan metode purposive. Validitas data menggunakan tehnik triangulasi data dan tehnik analisa data dengan model analisis interaktif. Lokasi dipilih di Kecamatan Banjarsari dengan pertimbangan lokasi adalah kecamatan dengan jumlah pemilih (perempuan) terbanyak. Untuk mengetahui respon perempuan terhadap Pilkada langsung ini penyusun merumuskan indikator-indikator, indikator respon tersebut antara lain ; (1) Persepsi (pendapat, pernyataan), dan sikap perempuan terhadap Pilkada langsung Kota Surakarta 2005. (2) Perilaku politik mereka dalam Pilkada langsung, yang meliputi : (a) Partisipasi dalam mengikuti sosialisasi Pilkada, (b) Partisipasi dalam kampanye, dan (c) Partisipasi dalam pemungutan suara. (d) Partisipasi dalam mengawasi proses pelaksanaan Pilkada. Setelah dilakukan penelitian, penyusun berkesimpulan ; Pertama, perempuan masih mengalami hambatan sosial dan kultural dalam keikutsertaannya dalam proses Pilkada Langsung. Kedua, perempuan berpersepsi bahwa seorang kepala daerah (walikota) laki-laki lebih mampu daripada seorang kepala daerah perempuan. Perempuan sendiri menerima subordinasi posisi perempuan dalam kepemimpinan daerah dengan menerima bila perempuan hanya menduduki posisi wakil walikota. Ketiga, perempuan masih berpersepsi bahwa politik adalah bidang laki-laki, sehingga ketertarikan mereka dalam mengakses informasi selama proses Pilkada sangat rendah. Akibatnya partisipasi atau perilaku perempuan dalam Pilkada langsung terlihat masih sebagai pendukung (yang dimobilisasi) dan bukan sebagai pemilih, karena tidak memiliki kalkulasi rasional dalam menentukan pilihan politiknya. Keempat, sikap politik perempuan dalam Pilkada langsung adalah manifestasi mereka dalam mendukung partai politik dalam Pemilu. Kelima, belum tersedianya forum diskusi bagi perempuan untuk membuka wacana mereka atau mengetahui perannya dalam menentukan arah kebijakan daerah pada proses Pilkada. Dari temuan tersebut penyusun menyarankan; Pertama, agar dalam pelaksanaan berikutnya KPUD Kota Surakarta memperluas sasaran sosialisasi Pilkada, termasuk sosialisasi ke organisasi-organisasi perempuan. Kedua, perlunya perubahan orientasi sosialisasi Pilkada. Yaitu sosialisasi yang berorientasi pada perbaikan persepsi pemilih tentang Pilkada. Ketiga, sebagai organisasi perempuan yang terdekat dengan masyarakat, PKK sudah saatnya menjadi forum diskusi bagi perempuan terutama disaat berlangsungnya proses Pilkada maupun Pemilu. Keempat, KPUD Kota Surakarta supaya mengatasi keterbatasannya melakukan sosialisasi Pilkada bagi pemilih perempuan dengan melibatkan organisasi/kelompok perempuan di Surakarta dalam sosialisasi.