ABSTRAK
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mewujudkan konsep electronic-government berupa program online yang diberi nama e-Kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan memberikan kemudahan bagi PNS untuk mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajibannya dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Namun masih ditemukan PNS yang keliru dalam memasukkan bobot SKP seperti dari waktu pelaksanaan dan aktivitas kerja yang dikerjakannya sehingga menimbulkan kerancuan dalam perhitungan poin pada setiap bulannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pengawasan konten e-Kinerja di BKN, Kota Jakarta Utara. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi, pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman serta model hampiran berurutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan konten e-Kinerja telah melaksanakan proses sesuai dengan tahap-tahapan proses menurut teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Handoko (2008), hanya pada dimensi standar moneter yang tidak terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan penggunaan anggaran yang tidak ditemukan perbedaan hanya saja pada alokasi penggunaan anggaran tersebut berbeda. Pada pengawasan ini ditemukan masalah seperti overload atau sasaran tak tercapai. Namun hal ini telah dilakukan pengambilan tindakan koreksi oleh pihak terkait untuk mengatasi masalah yang terjadi.
Kata kunci: Pengawasan, Konten, e-Kinerja, e-Government.
