Abstrak


Rekonstruksi model hukum pertanggungjawaban pidana korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tindak pidana korupsi di Indonesia


Oleh :
Anis Rifai - T311502002 - Pascasarjana

ABSTRAK
Berbagai aktivitas yang dilakukan BUMN dapat menimbulkan risiko termasuk risiko melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana korupsi. BUMN menjadi salah satu subyek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1) Kendala penegakan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi di Indonesia; 2) Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Penelitian Disertasi ini adalah non doktrinal atau penelitian empiris, dengan menggunakan konsep hukum yang kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagai tampak dalam dalam interaksi antar mereka. Penelitian ini merupakan penelitian Perskriptif, yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan menilai apakah terdapat kurang optimalnya penanganan perkara pertanggungjwaban pidana korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan BUMN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kendala Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Tindak Pidana Korupsi : a. Masih Adanya Perbedaan Pendapat Antara Aparat Penegak Hukum Satu Dengan Aparat Penegak Hukum yang Lain Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN; b.    Perangkat Hukum Belum Bisa Sepenuhnya Mengakomodir (Belum Diaturnya Hukum Acara Terkait Dengan Pemidanaan Korporasi BUMN dalam Undang-Undang); c. Pemidanaan Terhadap BUMN Akan Memengaruhi Keputusan Mitra Bisnis BUMN dalam Hal Kerja Sama Bisnis. 2)  Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi BUMN dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi : Dapat dipertimbangkan penerapan prinsip Bussiness Judgment Rule, Fiduciary Duty, Good Corporate Governance dan AAUPB untuk mengatasi kendala penanganan perkara korupsi BUMN demi optimalisasi pengembalian kerugian negara adalah dengan pendekatan restorative justice. Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegakan hukum dalam pemidanaan korproasi BUMN untuk dapat lebih mengedepankan kemanfaatan hukum dengan tujuan utama mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kata kunci :     Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, BUMN, Korupsi.