ABSTRAK
Sebagai salah satu perannya dalam persidangan pengadilan, notaris memiliki hak penolakan sebagai pejabat publik profesional dengan kewajiban menjaga sumpah jabatan mereka untuk membuat isi akta menjadi rahasia. Masalah hukum dalam penelitian ini terkait, antara lain, dengan tata kelola hak penolakan notaris dalam masa persidangan terhadap notaris sehubungan dengan UUJN dan Notaris Kode Etik, dan konsekuensi hukumnya ketika notaris menggunakan hak penolakan mereka selama persidangan . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata kelola hak penolakan terhadap fungsi notaris dimasukkan ke dalam fungsi Notaris dan menginstruksikan agar isi akta dirahasiakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 16 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan juga diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP (KUHP); (2) konsekuensi hukum dari seorang notaris yang menggunakan hak penolakannya di pengadilan pertama-tama adalah bahwa notaris harus dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi atau memberikan kesaksian di pengadilan, ketika menggunakan hak penolakan, dan kedua notaris harus dibebaskan dari gugatan pihak yang berkepentingan, ketika hak penolakan pada kenyataannya ditolak oleh hakim atau menurut ketentuan hukum itu wajib memberikan kesaksian di depan pengadilan.
Kata kunci: HAK INGKAR NOTARIS; PEMERIKSAAN
