Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta apakah penegakan hukum yang telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah maksimal.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, berupa data yang didapat dari penelitian langsung di lapangan. Sumber data merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara atau interview dan studi dokumen.
Tingginya minat masyarakat untuk menjadi TKI tidak didukungdengan prosedur dan pengawasan yang memadai.Hal tersebut berpotensi menciptakan kesempatan timbulnya tindak pidana, salah satunya pemalsuan dokumen.Dokumen sebagai syarat penting untuk menjadi TKI, dipalsukan oleh oknum pengiriman TKI atau oleh mereka yang tidak memenuhi persyaratan tertentu.Proses penegakan hukum untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana tersebut telah dilakukan, namun belum berjalan secara maksimal. Maksimal atau tidaknya penegakan hukum tersebut dipengaruhi lima hal yang saling terkait satu sama lain, di mana kelima faktor tersebut belum berjalan sesuai idealisme hukum untuk menciptakan keadilan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pemalsuan Dokumen, Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
