ABSTRAK
Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta PPAT yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (Putusan No.03/Pdt.G/2015/PN. Bantul.).Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui kepustakaan atau studi dokumen. Sumber bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif. Hasil penelitian dan kajian diketahui sebagaimana kasus dalam penelitian ini adalah PPAT yang terlibat terhadap pembuatan akta yang dibatalkan tersebut dengan perubahan sertifikat atas nama penggugat kepada tergugat serta diberikan sanksi hukum memulihkan dan memperbaiki nama pemegang hak dalam sertifikat seperti sebelum terjadi transaksi jual beli hak atas tanah. Kepada PPAT untuk memberikan penyuluhan akibat hukum apabila para pihak tidak jujur dalam memberikan keterangan, serta berhati-hati dalam menyusun klausula yang akan dituangkan dalam perjanjian yang akan dibuat Pelaksanaan tanggungjawab PPAT hendaknya dengan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperoleh kepastian waktu dan penyerahan sertifikat yang diperbaikioleh PPAT kekantor Pertanahan terkait, agar mendapat kepastian hukum.
Kata kunci : Tanggung jawab hukum; Pejabat Pembuat Akta Tanah; Akta yang dibatalkan.
