Abstrak


Model Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012 (Studi Hutan Adat Tembawang Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat)


Oleh :
Reanda Nelis - S351602037 - Pascasarjana

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi hak masyarakat adat atas Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012 dan pengaturan Hutan Adat Tembawang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui masyarakat hukum adat sebagai subyek hak atas hutan.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme.
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa1) Kabupaten Melawi belum memiliki hak ulayat sehingga Kabupaten Melawi belum memberikan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya produk hukum yang mengatur keberadaan masyarakat hukum adat baik secara umum maupun spesifik. Dikarenakan belum ada produk hukum yang mengatur maka di Kabupaten Melawi rawan terjadinya konflik agraria dengan masyarakat hukum adat; 2)  Pengaturan Hutan Adat Tembawang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dengan adanya pengakuan terhadap hak ulayat terlebih dahulu mengingat di Kabupaten Melawi belum memiliki hak ulayat. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pengakuan Desa Adat sehingga dapat mengajukan permohonan hutan desa melalui proses pengajuan perhutanan sosial.Untuk perlindungan hukum dalam jangka pendek Kabupaten Melawi dapat menetapkan SK (Surat Keputusan) Kepala Daerah yaitu SK Bupati.
Seyognyanya ke depan Pemerintah Kabupaten Melawi diharapkan membuat produk hukum daerah yang mengakui masyarakat hukum adat sehingga dapat berlanjut ke tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara. Produk hukum dapat bersifat umum atau khusus yang menyatakan penetapan terhadap masyarakat hukum adat.
Kata Kunci :      Eksistensi Hak Masyarakat Adat, Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat, Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012