ABSTRAK
Jepang merupakan salah satu negara tujuan perdagangan manusia terbesar
sejak tahun 1980. Yakuza mulai mengirim perempuan asing ke Jepang untuk memenuhi permintaan prostitusi asing dari masyarakat, dengan jumlah korban terbesar dari Thailand. Permasalahan baru muncul seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk asing di Jepang. Keamanan masyarakat Jepang mulai terancam dengan meningkatnya jumlah kasus kriminal dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penduduk asing. Pada masa pemerintahan Junichiro Koizumi, peraturan perundangan yang berlaku seakan-akan memberi kesempatan bagi yakuza untuk melakukan perdagangan manusia , akibat sempitnya cakupan undang-undang yang berlaku karena hanya menyinggung perdagangan manusia dari Jepang. Pemerintah Jepang mulai menerima tekanan dari Amerika Serikat dan pihak NGO, terutama the Japan Network Against Trafficking in Persons yang terus melakukan lobi ke pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan yang muncul karena kasus perdagangan manusia.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan meneliti kebijakan pemerintah Jepang pada masa Junichiro Koizumi terhadap kasus perdagangan manusia yang dilakukan yakuza. Penelitian akan menggunakan teori transnational crime untuk menjelaskan peran yakuza dalam kasus perdagangan manusia di Jepang serta efek yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut, serta paradigma Realisme untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Jepang pada masa Junichiro Koizumi untuk menekan yakuza. Sebagai hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemerintah Jepang pada masa Junichiro Koizumi memperbaiki beberapa undang-undang untuk menekan yakuza dan memperluas cakupan kasus perdagangan manusia yang dipidanakan. Pemerintah juga membentuk undang-undang baru untuk melindungi hak asasi korban perdagangan manusia berdasarkan The Action Plan 2004. Meski begitu, praktek implementasi undang-undang oleh pihak penegak hukum masih kurang dan menyebabkan Jepang terus berada dalam Tier 2 sebagai negara yang kurang melakukan usaha secara signifikan untuk memenuhi standar yang ada.
Kata kunci: The Action Plan 2004, yakuza, perdagangan manusia, prostitusi
