Abstrak


Kajian hukum pidana terhadap modifikasi kendaraan bermotor sebagai bentuk tindak pidana (Implementasi pasal 277 juncto pasal 316 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polres Madiun)


Oleh :
Aries Budiono - E0012058 - Fak. Hukum

ABSTRAK
Aries Budiono. E0012058. 2016. Kajian hukum pidana terhadap modifikasi kendaraan bermotor sebagai bentuk tindak pidana (Implementasi pasal 277 juncto pasal 316 ayat (2) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polres Madiun). Penulisan Hukum (SKRIPSI). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk tindak pidana dan bagaimana penindakan masalah modifikasi kendaraan oleh Kepolisian Resort Madiun.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan studi kepustakaan serta teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kriteria modifikasi yang termasuk dalam bentuk tindak pidana adalah modifikasi yang menyebabkan adanya perubahan data kendaraan yang ada di surat tanda nomor kendaraan srta modifikasi yang menggunakan suku cadang yang berasal dari barang hasil tindak pidana. Penegakan masalah modifikasi kendaraan bermotor ini dengan melihat dari sisi sosiologis dan kebudayaan yang ada dimasyarakat, karena modifikasi kendaraan yang ditemukan biasanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat.

Kata Kunci : MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR; TINDAK PIDANA; UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009