;

Abstrak


Implementasi Pasal 78 ayat (15) Undang -undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dalam putusan hakim (studi tentang penentuan status barang bukti alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana illegal loging )


Oleh :
Anry Widyo Laksono - S31020700 - Sekolah Pascasarjana

ABSTRAK Anry Widyo Laksono, S. 3201018, Implementasi Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Putusan Hakim (Studi Tentang Penentuan Status Barang Bukti Alat-Alat Atau Alat Angkut Dalam Tindak Pidana Illegal Loging ). Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta) Permasalahan penelitian ini adalah, pertama mengapa terdapat perbedaan oleh hakim dalam mengimplementasikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan tentang alat-alat atau alat angkut dalam tindak pidana illegal loging?. Kedua Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal loging? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama mengetahui alasan – alasan yang melatar belakangi Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif.Kedua mengetahui dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dalam tindak pidana illegal loging. Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dengan metode pengkajian kwalitatif terhadap putusan-putusan Pengadilan Negeri yang telah memutus perkara illegal loging baik yang menyimpangi maupun yang menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Muaro, Pengadilan Negeri Limboto, Bojonegoro dan Ngawi, jenis datanya adalah data Primer dan data sekunder. Penentuan informan dengan sistem purposive sampling. Teknis pengumpulan data adalah wawancara mendalam indepth interviewing dan studi kepustakaan. Teknis analisis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan teknik analisis siklus. Kesimpulan yang didapat adalah alasan – alasan yang melatar belakangi perbedaan para hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan secara imperatif ada tujuh yaitu : a) Adanya inkonsistensi petunjuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia , b) Substansi/bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan yang tidak jelas/tegas. c) Adanya perbedaan nilai yang ditekankan oleh Majelis Hakim. d) Adanya perbedaan faham hukum yang diikuti Majelis Hakim, e) Adanya perbedaan penafsiran (interpretasi) terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan, f) Adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman Hakim. g) Adanya faktor-faktor ekstern yaitu adanya intervensi terhadap proses peradilan , adanya berbagai tekanan serta faktor sistem pemerintahan (politik). Sedangkan dasar pertimbangan hakim menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Kehutanan dengan tidak melakukan perampasan untuk negara terhadap alat-alat atau alat angkut yang dipergunakan dalam tindak pidana illegal loging adalah a) Pasal 28 ayat (1) Undang-undang no. 4 tahun 2004 sebagai pembaharuan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, b) Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2007 tanggal 2 sampai dengan 6 September 2007 di Makasar, c) Pasal 39 KUHP dan d) Asaz “ Tiada pidana jika tidak ada kesalahan “ (geen straf zonder schuld)