ABSTRAK
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan, pertama apa peran dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kedua, apa peran dan tanggung jawab negara dalam penanganan kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau dan hambatan yang ada serta solusinya.
Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekuder yang berkaitan dengan isu hukum yag dikaji. Teknik pengumpulan data mengguakan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet serta teknik analisis yang digunakan adalah logika deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa secara yuridis peran dan tanggungjawab negara dalam pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pengelolaan hutan diatur dalam Pasal 21, tetapi belum sepenuhya hutan dikelola dengan baik karena berdampak pada laju deforestasi dan degradasi hutan yang semakin meningkat. Akibat pengelolaan hutan yang tidak terselenggara dengan baik berdampak pada masalah kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau ditiap tahunnya. Perlu adanya pertanggungjawaban negara dalam kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau agar kebakaran hutan tidak terjadi secara berulang-ulag ditiap tahun.
