Abstrak
PT. Perkebunan Nusantara atau biasa discbut scbagai PTPN merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mcmiliki kcwenangan untuk mengclola perkebunan yang ada di Indonesia. Dalam memproduksi minyak sawit
PTPN xrv mcmiliki luas lahan Inti atau yang di kelola langsung olch PTPN XIV
scluas 3.944 Ha. seiring pcrkembangan jaman mcnuntut untuk produktivitas di tingkat.kan dari manajemcn perusahaan untuk mempcrolch kcuntungan maka di lakukan kcmitraan yang melibatkan antara PTPN XIV dan masyarakat setcmpat yang ingin mcmbuka lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Munculah sistem kemitraan dcngan pola inti-plasma dimana PTPN XIV mcnjadi inti scdangkan plasma adalah petuni. Bcbcrapa masyarakat Kabupaten Luwu Utara mcmiliki usaha tani sebagai pctani kelapa sawit yang bcnnitra dengan PTPN XfV, dikarenankan saat ini komoditas kelapa sawit mcrupakan komoditas yang snngat baik prospeknya saat ini dan ak.an datang sehingga terlihat perkembangan luas lahan dari tahun kc tahun cukup pesat dan begitupun produktivitasnya scmakin meningkal.
Pcnelitian ini bcrtujuan untuk (I) Mengidentifikasi kondisi kcmitraan yang telah dilaksanankan antarn Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unit I Burau. PTPN XIV dcngan petani Plasma Kelapa Sawit di Kabupaten Luwu Utara, (2) Mcnganalisis kemitraan antara Perkebunan Kelapa Sa wit Luwu Uni I I Burau. PTPN XIV dcngan petani Plasma Kelapa Sawit Kabupatcn Luwu Utara berdasarkan kontrak perjanjian kemitraan, (3) Mcngetahui perbandingan pcndapatan pelani dcngan mcngikuti kemitraan dcngan Perkebunan Kelapa Sawit Luwu Unlt I Burau, PTPN XIV (Pctani Mitra) dcngan petani non mitra. Metode dasar yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah mctode dcskriptifanalitik, metode pengambilan dacrah penelitian dalam haJ ini adalah secara sengaja (purposive). metode pengambilan sampel menggunakan teknik simpel random sampling. Untuk analisis data menggunakan metode analisis deskriptifberdasarkan kontrak perjanjian kemitraan. scrta analisis usahatani. kelayakan finansial, dan uji T.
Hasil pcnelitian mcnunjukk.an bahwa rata-rata pendidikan petani kelapa sawit yang bcnnitra adalah SMA sedangkan untuk petani non m.itra SMP. Usia petani kelapa sawit berada di usia antara 46 - 60 tahun. Pctani yang di jadikan respondcn adalah petani yang bennitra dan tidak bennitra dcngan PTPN XIV dengan masing-rnasing responden sebanyak 30 orang. Kondisi umum Kemitraan Pola Inti Rakyat yang disclenggarakan oleh PTPN XIV dalam perjanjian pada tanggal 7 Oescrnbcr 1998, ada tiga unsur daJam perjanjian kemitrnan ini, yang pertama adalah PTPN XIV sclaku Bapak AngkaL yang kcdua adalah Koperasi KUO Bone-Masamba atau perwakilan pctani KKPA yang disebut anak angkat. dan yang ketiga adaJah Bank selaku pembcri modal dalam proses Kcmitraan Inti Rakyat. Bcrdasarkan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam proses perjanjian kemitraan pola inti rakyat. dalam rcalisasinya pihak PTPN XIV telah melakukan seluruh kewajiban yang tclah tcrtulis dalarn pcrjanjian kemitraan tcrscbut. Pendapatan rata-rata petani mitm selama 3 tahun mengusahakan kelapa sawit scbesar Rp. 62.892.250/ha sedangkan petani non mitra Rp. 10.423.571/ha. Jumlah biaya yang dikeluarknn selama 5 tahun mcngusahakan kelapa sawit petani mitra scbesar Rp. 61.077.750/ha sedangkan pctani non mitra Rp 61.583.571/ha. Nilai Net B/C pctani mitra adalah 3, 13 scdangkan petani non mitra I, 13 yang berarti usaha kelapa sawit Jayak untuk dilanjutkan dengan diskon faktor 1,5 %. Hasil uji t menunjukkan bahwa thitung besarnya 5,98 scdangkan ttabel (a"'(l,05) besarnya 2,045. Karena t hitung > t tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada perbcdaan yang nyata antara pendapatan usahatani kclapa sawit petani mitra dnn pendapatan usahatani kclapa sawit pctani non mitra. Sehingga Hi ditcrima. HaJ ini disebabkan karena pada usahatani kelapa sawit petani mitra secara nominal memiliki pendapalan yang lebih tinggi dari pendapatan usahatani kelapa sawit petani non mitra
Dari hasil pcnelitian dapat disarankan bahwa Kcdua belah pihak scbaiknya mcmahami lebih jclas hak dan kewajiban keduanya agak pelaJcu kemitraan dapat diketahui dengan jelas dan dipcrtanggung jawabkan secam hukum sehingga pelak.sanaan program kcmitraan yang diinginkan berjalan dcngan baik dan tercipta keharrnonisan dalam kemitraan ini.
