ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam hukum pidana Indonesia dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 89/pid.B/2014/Pn.Siak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Pengaturan pidana pembakaran hutan dan lahan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Putusan hakim dalam perkara Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak sudah tepat dalam penerapan pasalnya, namun penulis tidak sependapat dengan penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan sosiologis majelis hakim.
