ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi terkait pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan serta implikasi terjadinya pemisahan wewenang antara Otoritas Jasa keuangan dan Bank Indonesia. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang- undangan sedangkan bahan hukum sekunder berupa bukubuku dan semua publikasi ilmiahtentang penelitian hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka baik dari media cetak maupun media elektronik (internet). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implikasi kebijakan pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama adanya konflik kepentingan.Yang kedua resiko sistemik stabilitas keuangan dan survey kegagalan bank. Yang ketiga usulan sistem pengawasan bank yang optimum.
