Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah yaitu PAD, ukuran legislatif, tingkat ketergantungan, dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Sampel penelitian adalah pemerintah daerah kabupaten / kota di Indonesia tahun 2018 yang telah memenuhi kriteria. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pengujian menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan 286 pemda yaitu sebesar
70,66%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel PAD dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan tingkat ketergantungan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.
Kata kunci: PAD; ukuran legislatif; tingkat ketergantungan; opini audit; pengungkapan wajib LKPD.