Abstrak


Analisis Daya Saing Ubi Jalar Kabupaten Karanganyar


Oleh :
Ardina Nur Halimah - H0816017 - Fak. Pertanian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunggulan kompetitif, keunggulan  komparatif dan analisis kebijakan pemerintah serta kaitannya terhadap daya saing usahatani ubi jalar di Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode pengambilan lokasi secara  purposive sampling dan pengambilan sampel dengan metode proporsionate stratified random  sampling dengan jumlah 60 petani ubi jalar sebagai responden. Metode analisis data menggunakan PAM (Policy Analysis Matrix). Berdasarkan hasil analisis PAM diperoleh nilai PCR sebesar 0,16 artinya ubi jalar di Kabupaten Karanganyar menguntungkan secara finansial, petani dapat membiayai faktor domestiknya sendiri pada harga privat serta memiliki keunggulan kompetitif. Nilai DRCR sebesar 0,07 artinya ubi jalar menguntungkan secara ekonomi di Kabupaten Karanganyar karena efisien dalam penggunaan sumberdaya domestik atau dalam pemenuhan permintaan terhadap komoditas ubi jalar dalam negeri lebih menguntungkan jika diproduksi sendiri di dalam negeri. Kebijakan output berdasarkan nilai transfer output sebesar -Rp 147.785.254,20 dan nilai Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) sebesar 0,48 artinya kebijakan pemerintah bersifat disproteksi, adanya implisit pajak mengurangi  keuntungan usahatani ubi jalar di Kabupaten Karanganyar menjadikan harga output petani lebih rendah. 
Kebijakan input berdasarkan nilai transfer input sebesar -Rp 804.009,62, Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) sebesar 0,54, dan transfer faktor sebesar Rp 369.151,05 artinya kebijakan pemerintah bersifat protektif terhadap input tradeable berupa subsidi pupuk dan input non tradeable berupa pajak tanah. Kebijakan inputoutput berdasarkan nilai transfer bersih sebesar –Rp 147.350.395,63,  Koefisien Protektif Efektif (EPC) sebesar 0,48, Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) sebesar 0,52 artinya kebijakan pemerintah terhadap input atau output dari ubi jalar kurang mendukung pengembangan ubi jalar karena kebijakan tersebut belum melindungi produsen domestik dari segi output.