Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, apakah Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt telah sesuai dengan undang- undangan atau hukum yang ap peraturan dalam putusan dinyatakan dalam hukum resmi Indonesia atau tidak. Jadi kita bisa menambahkan beberapa peraturan jika hal tersebut dibutuhkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa dengan intepretasi atau penafsiran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Narkotika yang didalamnya menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan UU SPPA hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi. Putusan ini juga seharusnya ditambahkan Pasal 65 KUHP, karena kasus ini termasuk concursus realis (perbarengan perbuatan).
Kata Kunci : Narkotika, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak
