Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab kebijakan pemberdayaan
disabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo yang belum berbasis kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan merumuskan kebijakan yang seharusnya untuk penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo yang berbasis kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Metode penelitian penulisan tesis ini adalah penelitian non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau library research. Teknik analisis datanya dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan keseimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, selama ini dalam pemberlakuan kebijakan pemberdayaan disabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo masih belum berbasis kesejahteraan dan HAM. Hal itu dipengarui 3 faktor yaitu lemahnya kebijakan dan perlindungan hak yang memihak penyandang
disabilitas tunagrahita, kurangnya sumber daya manusia, alokasi dana dan sarana prasarana serta kultur lingkungan masyarakat sekitar yang menyebabkan rekapitulasi jumlah data penyandang disabilitas tunagrahita yang tidak relevan dengan kondisi di lapangan. Kedua, mewujudkan kebijakan pemberdayaan disabilitas tunagrahita di Kabupaten Ponorogo melalui dibentuknya peraturan daerah tentang penyandang disabilitas dengan salah satu substansi mengusung konsep public private partnership (kerjasama dengan swasta) sebagai langkah yang tepat dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan.
Kata Kunci: Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Tunagrahita, Pemberdayaan
