Guna memahami kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
sebagai Lembaga Yudikatif yang berhak untuk melakukan prosedus Constitutional
dan Judicial Review, analisis dilakukan dengan menggunakan metode penelitian
yuridis normatif dan doctrinal untuk melihat Perubahan yang dilakukan terhadap
muatan materiil pada sebuah Peraturan Perundang- Undangan dapat terjadi pasca
adanya proses Constitutional review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai
lembaga yang berwenang untuk menjaga konstitusionalitas dari aturan hukum di
Indonesia, tidak jarang putusan yang dikeluarkan oleh MK kemudian malah
diabaikan oleh Mahkamah Agung maupun para pencari keadilan yang berusaha
untuk tidak menggunakan norma baru pasca judicial review yang kemudian juga
mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Telaah filosofis terhadap maxim
‘final and binding’ yang menjadi sifat dari putusan MK dilakukan dengan
menggunakan teori norma dasar milik Hans Kelsen untuk menemukan rantai
validitas dari putusan tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan teori sistem
hukum yang dikemukakan oleh Joseph A. Raz dan konsep logika deontic yang
dipostulatkan oleh Eugenio Buligyn, terlihat kedudukan putusan MK di dalam
hierarki sistem Perundang- Undangan di Indonesia sebagai dasar kekuatan hukum
dari putusan MA dan norma baru yag dibuat oleh MK pasca Constitutional review.
Dari analisis tersebut terlihat bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MA telah
menyalahi rantai validitas karena mengabaikan putusan MK yang seharusnya
menjadi salah satu dasar pertimbangannya. Kendati demikian, putusan tersebut
tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. sebagai solusi jangka pendek maka
perlu adanya MoU yang dibuat oleh MK dan MA sebagai pengikat antar lembaga
yudikatif dan perlu adanya revisi terhadap Undang- Undang yang dibuat oleh DPR
sehingga terjadi singkronisasi antar Peraturan Perundang- Undangan.
