Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pekerja
outsourcing dengan perusahaan yang terlibat dalam perjanjian kerja dengan
sistem outsourcing di Indonesia. Terdapat kekosongan hukum dalam
mendefinisikan hubungan kerja tersebut yang memberikan keuntungan
lebih pada perusahaan, yang pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan
terkait dengan perlindungan hak-hak pekerja outsourcing.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan
yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang, pendekatan
kasus dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan
data yang dilakukan penulis adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari
hasil telaah aturan hukum terkait pekerja kontrak outsourcing. Teknik
analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola pikir
deduktif.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya kekosongan
hukum dalam mendefinisikan hubungan hukum, maka dalam perjanjian
kerja tersebut harus memiliki kepastian hukum yang sesuai dengan
pengaturan perjanjian kerja dalam sistem outsourcing maupun asas
perjanjian dalam perjanjian kerja itu sendiri. Hal ini ditujukan agar pekerja
kontrak dan perusahaan dalam sistem outsourcing dapat saling memenuhi
hak dan kewajiban sesuai perjanjian megikat masing-masing pihak.
