Akuntabilitas Publik mustahil terwujud tanpa masyarakat yang melek tentang informasi publik. Dikarenakan konsep akuntabilitas adalah an ever-expanding concept, mengarah pada penjelasan berbagai mekanisme agar suatu institusi responsif kepada publik tertentu. Dalam konsep akuntabilitas, ada unsur kebajikan (virtue) dan unsur relasi sosial (social relation). Unsur kebajikan (virtue) dan unsur relasi sosial (social relation) secara implisit menyatakan bahwa apa yang dianggap benar dan dapat diterima dalam suatu relasi akan dilingkupi oleh muatan nilai-nilai lokal dan kontekstual; yang membentuk pandangan dan perilaku aktor.
Hasil penelitian di Kabupaten Karanganyar, ditemukan faktor kritis tantangan membangun literasi informasi publik baik dari sisi pemerintah daerah maupun masyarakat. Pertama, tantangan bagi pemerintah bagaimana menyebarluaskan informasi layanan publik yang aksesibel, akseptabel dan inklusif; serta bagaimana mengurangi efek negatif transparansi informasi dalam implementasi program. Kedua, illiterasi informasi masyarakat, dapat menghambat fungsi right holders menagih akuntabilitas duty bearer. Tantangan masyarakat adalah : (1) tidak tahu informasinya; (2) keengganan mengakses informasi ke pemerintah karena takut berbelit-belit; (3) tidak tahu bagaimana mendapatkan informasi; (4) tidak paham makna informasinya.
Kunci pembelajaran tentang membangun sistem informasi yang efektif sehingga masyarakat melek informasi dan meningkatkan daya kontrol publik pada akuntabilitas belanja publik dalam program dan kegiatan pembangunan yaitu: (1) muatan informasi harus diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam; (2) pilihan tehnologi informasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat (geografis, sosial, ekonomi, budaya); (3) optimalisasi kelompok komunitas sebagai forum deliberasi informasi.
Kata kunci: literasi informasi, kontrol publik, akuntabilitas publik.
