Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan suatu permasalahan, pertama bagaimana implementasi kebijakan administrasi kependudukan mengenai kepengurusan akta kelahiran bagi penduduk rentan (orang terlantar) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Kedua, apakah yang menyebabkan penduduk rentan (orang terlantar) di Kabupaten Boyolali tidak memiliki akta kelahiran dan bagaimana solusinya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali terkait kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk rentan (orang terlantar) melalui kerjasama dengan seluruh panti asuhan yang berada di Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini, penulis meneliti 5 (lima) panti asuhan di Kabupaten Boyolali dan sudah melaksanakan tertib administrasi kependudukan, berupa pengurusan akta kelahiran. Penyebab penduduk rentan (orang terlantar) tidak mendapatkan akta kelahiran ialah kurangnya data dukung sebagai salah satu persyaratan dari pembuatan akta kelahiran. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Panti Asuhan Yatim Al-Huda terdapat anak yang bernama Muhammad Candra belum mendapatkan akta kelahiran karena data orangtua yang tidak ada, sehingga kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Solusi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali ialah melengkapi persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).
Kata Kunci : Penduduk Rentan, Orang Terlantar, Panti Asuhan, Akta Kelahiran, Kebijakan.
