Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota serta hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan hutan kota di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif disertai validasi data di lapangan sehingga hasil penelitian lebih komprehensif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa perundang undangan yang terdiri dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa artikel, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis adalah dengan studi lapangan melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dan studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, dokumen, catatan, serta arsip yang berkaitan dengan tata kelola hutan kota. Teknik analisis data dilakukan dengan menarik konklusi atas premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang ada di lapangan. Pelaksanaan pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta belum dilaksanakan dengan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Pemerintah Kota Surakarta telah menunjuk 12 instansi untuk melaksanakan pengelolaan hutan kota, namun pelaksanaan pengelolaan yang cukup baik hanya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, sementara pengelolaan yang dilaksanakan oleh instansi lainnya masih belum terlaksana dengan baik akibat banyaknya hambatan dan kepentingan dari instansi tersebut. Dibandingakan dengan pengelolaan hutan kota di beberapa kota di Indonesia serta luar negeri, pengelolaan hutan kota di Kota Surakarta masih kalah jauh. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan hutan kota diantaranya adalah tidak adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai hutan kota, keterbatasan anggaran dan lahan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta akan pentingnya keberadaan hutan kota.
Kata Kunci : Hutan Kota, Pembangunan Perkotaan, Surakarta
