Pada akhir 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya virus Covid-19 yang mengubah seluruh tatanan kehidupan. Seiring dengan perkembangannya virus ini kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Pemerintah mulai menyesuaikan dengan memberikan data-data seputar Covid-19 pada masyarakat akan tetapi tingkat ketidak-percayaan masyarakat terhadap data pemerintah mencapai 40,9% (Survey Charta Politica, 2020). Pemerintah Indonesia sejak tahun 2011 sudah mengimplementasikan open government sebagai komitmen dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintah yang transparan, inovatif, kolaboratif dan partisipatif. Sebagai salah satu Kota yang pertama kali terpapar virus Covid-19 saat ini Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya salah satunya menyelenggarakan pemerintah terbuka. Dalam upayanya Pemkot Surakarta memanfaatkan media sosial agar dapat menjangkau masyarakat lebih luas untuk dapat waspada dengan virus ini. PPID Kota Surakarta merupakan bagian yang berwenang dalam mengelola media sosial milik Pemkot Surakarta diantaranya Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, Website, dan Aplikasi Solo Destination. Pada tahun 2020 dibawah naungan PPID Kota Surakarta berhasil meraih penghargaan Kota Paling Informatif dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Jateng Award 2020. Penelitian ini akan melihat sejauh mana tahap implementasi open government di Kota Surakarta pada masa pandemi dalam penggunaan media sosial dengan melakukan studi kasus di PPID Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripstif dimana peneliti melakukan analisis menggunakan model implementasi open government (Lee, 2011) dan validitas data menggunakan metode trustworthiness. Hasil penelitian menunjukkan Pemkot Surakarta sudah sampai pada tahap keempat yaitu tahap keterlibatan lanjut.
Kata Kunci :open government, open government implementation model, covid-19
