Penelitian ini mengkaji peran Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagai mediator yang dimediasi oleh Risiko Kredit pada pengaruh Komisaris Independen dan Direktur Wanita terhadap Kinerja Keuangan BPR. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penurunan Kinerja Keuangan BPR yang terus berlanjut akibat implementasi tata kelola yang belum memadai antara tahun 2012 hingga 2019, meskipun pada tahun 2015 OJK telah menerbitkan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penyelenggaraan Tata Kelola pada BPR. Sampel diambil dari 433 BPR Indonesia dengan metode purposive sampling yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016 - 2019. Sampel diuji menggunakan regresi linier bertahap dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Risiko Kredit memediasi peran mediasi Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris pada pengaruh Komisaris Independen dan Direktur Wanita terhadap Kinerja Keuangan BPR. Dari sisi praktik dan regulasi, hasil penelitian ini menjadi usulan kepada OJK untuk merevisi aturan tata kelola dalam POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang kewajiban memiliki Komisaris Independen dan Direktur Wanita sebagai struktur tata kelola BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar. Agar tercapat efektivitas penerapan tata kelola BPR, keduanya harus didukung oleh Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk memberikan tambahan bahan referensi bagi para pemerhati dan peneliti tata kelola dalam memecahkan masalah efektivitas penerapan tata kelola. Dukungan Teori Tata Kelola terhadap Teori Keagenan sebagai grand theory dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pada penerapan struktur tata kelola yang kurang efektif. Penelitian ini juga menambah referensi baru pada Teori Tata Kelola khususnya penggunaan indikator baru untuk Kesesuaian Pendidikan Direksi dan Dewan Komisaris yang terkait kesesuaian latar belakang pendidikan dalam bidang ekonomi dan bisnis.
