Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting dilakukan setelah
adanya perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu untuk memperoleh sebuah keabsahan dari perkawinan yang terjadi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Cakupan kepemilikan akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 60,21%. Jumlah tersebut dikatakan rendah dibandingkan dengan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan lainnya di Provinsi DKI Jakarta. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia menyebabkan perlunya dilakukan pengalihan pelayanan pencatatan perkawinan secara tatap muka menjadi pencatatan perkawinan secara daring sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini mengkaji tentang hambatan dan optimalisasi pelayanan daring dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta perkawinan pada era pandemi. Penelitian ini ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan yang diterapkan selama adanya pandemi.
Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan temuan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan secara daring dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan akta perkawinan pada era pandemi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Hambatan tersebut di antaranya, jaringan yang tidak stabil, sumber daya manusia yang kurang memadai, sistem kerja Work from Home (WFH), konten dalam aplikasi yang belum maksimal, kemampuan teknologi masyarakat, dan sosialisasi yang kurang maksimal. Optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengembangan aplikasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi secara masif, dan membuat program percepatan pencatatan akta perkawinan.
Kata Kunci : Optimalisasi, Pelayanan Daring, Akta Perkawinan, Pandemi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
