Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak tahun politik terhadap realisasi anggaran discretionary dan non-discretionary yang diproksikan dengan belanja bantuan sosial, hibah dan modal serta untuk mengetahui apakah koalisi partai politik di DPRD memiliki pengaruh moderasi terhadap hubungan tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah tingkat dua di Indonesia yang melaksanakan pemilukada pada tahun 2020. Purposive sampling digunakan sebagai metode pemilihan sampel dan didapatkan sampel sebanyak 737. Data didapatkan dari BPK, DJPK, BPS, portal berita dan website resmi pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa PBC masih terjadi di pemerintah daerah tingkat dua yang ditandai dengan perbedaan signifikan antara realisasi belanja hibah dan belanja modal pada saat, satu dan dua tahun sebelum pemilukada dilaksanakan. Tetapi penelitian ini tidak menemukan indikasi penyalahgunaan belanja bantuan sosial. Meskipun demikian, ditemukan bukti empiris bahwa koalisi partai politik memiliki kemampuan untuk memoderasi hubungan antara tahun politik dengan realisasi belanja discretionary. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat penggunaan anggaran discretionary dan non-discretionary oleh kepala daerah yang didukung oleh partai koalisi mayoritas dan minoritas.
