Penelitian ini membahas mengenai kesesuaian peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dengan prinsip hak asasi manusia dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini juga meninjau perihal faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis guna memberikan gambaran atau detail yang rinci dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang- undangan, jurnal ilmiah, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Faktor pendukung pelaksanaan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Yogyakarta adalah adanya peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan walikota yang mendukung pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual, tersedianya anggaran yang mencukupi, dan adanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di Kota Yogyakarta. Sementara beberapa faktor penghambat pelaksanaannya adalah koordinasi antara UPT PPA dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang masih kurang maksimal, edukasi akan pentingnya perlindungan anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak masih kurang, orang tua korban banyak yang tidak kooperatif saat dilakukan penanganan kasus, terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia di UPT PPA, upaya preventif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum maksimal, dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang lengkap.
