Abstrak


Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Telah Selesai Menjalani Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan PN Yogyakarta Nomor :145/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk)


Oleh :
Muhammad Satrio Natigor Utomo - E0018280 - Fak. Hukum

Muhammad Satrio Natigor Utomo. 2022. E0018280. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG TELAH SELESAI MENJALANI REHABILITASI (STUDI KASUS PUTUSAN PN YOGYAKARTA NOMOR : 145/PID.SUS/2021/PN.YYK.

Penulisan Hukum (Skripsi). Fakulktas Hukum Universitas Sebelas Maret. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk mendapatkan rehabilitasi baik dari rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Akan tetapi di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk justru pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diberikan hukuman penjara. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan orientasi dari UU Narkotika yang mengedepankan rehabilitasi dijatuhkan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan UndangUndang (statuse approach). Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) dengan teknik analisis bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewajiban rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada Pasal 54 UU Narkotika, hal ini didasari karena pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan seseorang yang sakit secara fisik dan mental sehingga harus diberikan perawatan dan pengobatan berupa rehabilitasi. Selanjutnya, meskipun penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 127 ayat (1), akan tetapi apabila mengacu pada prinsip keadilan restoratif bahwa penjatuhan pidana bagi pecandu narkotika tidak tepat karena tidak berorientasi pada pemulihan namun justru berorientasi pada pembalasan. Selain itu, pidana penjara juga menghalangi hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi narapidana pecandu narkotika.