Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), ketepatwaktuan pelaporan, dan opini audit pemerintah daerah di Pulau Jawa sebelum dan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan uji Wilcoxon Signed Ranks Test pada pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Hasil analisis pada 113 pemerintah daerah menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam hal tingkat pengungkapan wajib LKPD, ketepatwaktuan pelaporan, dan opini audit sebelum dan setelah diterapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010.
Kata kunci: PP Nomor 71 Tahun 2010; tingkat pengungkapan wajib LKPD; ketepatwaktuan pelaporan; opini audit.
