Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan tentang implementasi percepatan layanan pindah datang bagi penduduk luar domisili dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penduduk luar domisili merupakan penduduk yang secara faktual tinggal dan melakukan aktifitas kesehariannya di wilayah tertentu di luar domisili aslinya yang terdaftar dalam database kependudukan. Bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal merupakan Hak Asasi Manusia yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik kaitannya dengan pelayanan perpindahan penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik telah diterapkan secara keseluruhan, kecuali pada prinsip kepastian waktu.
Kata Kunci: pelayanan publik, pindah datang penduduk, Surat Keterangan Pindah (SKP).
