Abstrak


IMPLEMENTASI INOVASI PAKET PELAYANAN GROBOGAN BERKAH DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN


Oleh :
Wulan Sari Nur Romadhoni - E3118150 - Sekolah Vokasi

Wulan Sari Nur Romadhoni. 2022. E3118150. IMPLEMENTASI INOVASI PAKET PELAYANAN GROBOGAN BERKAH DALAM MENINGKATKAN KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GROBOGAN. Tugas Akhir. Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan tentang implementasi inovasi paket pelayanan grobogan berkah dalam meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan serta bagaimana kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, pendekatan deskriptif, dan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian bertujuan untuk melihat Asas-Asas Pelayanan Publik Disdukcapil Kabupaten Grobogan terkhusus pada pelayanan akta kematian, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk serta kelebihan dan kekurangan dalam proses pemberian pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Inovasi Paket Pelayanan Grobogan Berkah Dalam Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan secara umum sudah berjalan dengan baik. Kelebihan inovasi paket pelayanan grobogan berkah yaitu mendapatkan 3 dokumen sekaligus yaitu akta kematian, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk dan kekurangan yaitu sulit untuk menghitung jumlah pemohon karena adanya layanan terintegrasi. Inovasi paket pelayanan grobogan berkah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dalam hal efisiensi jarak dan waktu. Bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan inovasi Ketan Gober berdampak pada meningkatkannya dokumen administrasi kependudukan berupa Akta Kematian, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk sehingga terwujudnya pelayanan publik yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.