Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi kemampuan keuangan daerah antar wilayah, ketimpangan regional, dan pengaruh desentralisasi fiskal, ketimpangan regional, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemampuan keuangan daerah diukur menggunakan derajat desentralisasi fiskal. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait di masing-masing wilayah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi klassen dengan menggunakan data time series tahun 2013-2019, indeks Williamson, dan panel dinamis. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, wilayah yang berada kuadran I (daerah maju) ada enam wilayah. Daerah yang berada pada kuadran II (maju tetapi tertekan) terdiri dari empat wilayah. Lalu wilayah yang termasuk dalam kuadran III terdiri dari sebelas wilayah. Sedangkan wilayah yang berada di kuadran IV terdapat 14 wilayah. Hal ini disimpulkan masih banyak wilayah yang tertinggal di Jawa Tengah. Ketimpangan regional tertinggi di Jawa Tengah diduduki oleh Kota Semarang dan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah dengan ketimpangan regional terendah di Jawa Tengah. Selain itu, derajat desentralisasi fiskal dan ketimpangan regional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan investasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
