Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembayaran non-tunai yang diterapkan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis implementasi kebijakan pembayaran non- tunai di BPPKAD Kabupaten Purworejo. Data dari analisis digunakan sebagai bahan perubahan ke arah yang lebih baik. Bentuk pembayaran non-tunai yang digunakan akan mempermudah bendahara bekerja dan sesuai dengan prinsip good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembayaran non-tunai yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Purworejo masih memiliki berbagai kelemahan. Diantaranya bentuk pembayaran transfer melalui teller bank yang dilakukan bendahara pengeluaran pembantu dianggap kurang efisien dan aman. Karena kebijakan pembayaran non-tunai di Kabupaten Purworejo dilaksanakan secara bertahap. Bendahara akan mengalami kesulitan ketika kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa minimal pembayaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh minimnya dana pelatihan dan pendidikan aparatur, budaya penggunaan pembayaran tunai dan kurang tegasnya sanksi. Rekomendasi yang diberikan berupa pengalokasin anggaran sebagai pemberdayaan sumber daya manusia, sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak menjalankan kebijakan pembayaran non-tunai, dan penggunaan Cash Management System bagi bendahara pengeluaran pembantu. Dengan menggunakan aplikasi CMS, pembayaran non-tunai yang dilakukan bendahara akan lebih efisien dan aman. Serta implementasi kebijakan pembayaran non-tunai di BPPKAD Kabupaten Purworejo dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip good governance.
Kata Kunci : Kebijakan pembayaran non-tunai, CMS, Good governance
