ABSTRAK
Henny Yunita Fitriani. S332002007. “Solusi Pengembalian Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Dibayarkan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Karanganyar)”
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengoptimalkan usaha Jaksa Pengacara Negara dalam menyelesaikan pembayaran uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang belum terselesaikan yang hingga saat ini masih menjadi tunggakan di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Adapun 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini adalah Pertama, Kendala terkait pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga saat ini dapat tidak terbayarkan Kedua, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengoptimalkan peran dan fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian uang pengganti yang tidak terbayarkan tersebut? Metodelogi penelitian tesis adalah penelitian empiris (non-doctrinal). Penelitian ini bersifat evaluatif evaluatif dan eksplanatif. Pendekatan case approach. Locus penelitian tesis ini kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar. Jenis data primer (sumber-sumber data di lapangan) dan skunder (kepustakaan). Teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, studi kepustakaan. Pembahasan dalam rumusan masalah pertama yakni menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penagihan terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga saat ini dapat tidak terbayarkan.
Pembahasan dalam rumusan masalah kedua yakni upaya apa saja yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kesimpulan penelitian tesis ini adalah penyelesaian tunggakan uang pengganti dengan cara penghapusan tunggakan uang pengganti dengan syarat dan ketetuan yang berlaku.
