Abstrak


ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN PENGADAAN BARANG JASA (BPBJ) KOTA SURAKARTA


Oleh :
Hesty Rahmadani Zeen - E0018180 - Fak. Hukum

Hesty Rahmadani Zeen. 2022. E0018180. ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DI BADAN PENGADAAN BARANG JASA (BPBJ) KOTA SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan asas itikad baik dan transparansi dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa di Badan Pengadaan Barang Jasa Kota Surakarta. Fokus penelitian tertuju pada asas itikad baik dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa antara pejabat pengadaan dengan Penyedia yang telah memenangkan tender atau lelang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, menentukan penerapan asas itikad baik dan transparansi dalam Kontrak Pengadaan Barang Jasa di Badan Pengadaan Barang Jasa Kota Surakarta. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Sumber data primer yang digunakan mencakup wawancara langsung, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditemukan bahwa asas itikad baik dalam hukum perjanjian tercermin apabila salah-satu pihak dianggap bertikad tidak baik misalnya membatalkan kontrak padahal pihak yang dirugikan tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan biaya besar dalam rangka melaksanakan kontrak, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang dirasa telah merugikannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. dengan syarat pihak yang merasa dirugikan dapat membuktikan kerugian yang timbul akibat perbuatan pihak yang membatalkan kontrak. untuk membuktikan kedua belah pihak telah menerapkan asas itikad baik, diperlukan transparan informasi antara kedua belah pihak sehingga dapat menghindari dan meminimalisir terjadinya wanprestasi baik dari pejabat pengadaan maupun dari Penyedia.