Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penyebab pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dan untuk merumuskan model baru dalam pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol agar tercipta keadilan berdasarkan Pancasila. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Penelitian disertasi ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pertama pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol belum mencerminkan nilai-nilai keadilan disebabkan karena 3 (tiga) faktor yakni: (a) kekaburan pengertian kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan, (b) kusyawarah dengan pemilik tanah dilakukan untuk menentukan bentuk ganti rugi bukan besarnya ganti rugi, (c) kekanisme konsinyasi atas pembayaran ganti kerugian yang tidak sesuai dengan asas-asas pengadaan tanah, kedua model pengaturan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol agar tercipta keadilan berdasarkan Pancasila yaitu (a) pengertian kepentingan umum hendaknya didefinisikan secara lebih konkret dan tidak abstrak, (b) musyawarah dengan pemilik tanah dilaksanakan pada tahapan konsultasi publik, (c) payung hukum Tim Penilai didasarkan pada Undang-Undang
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Musyawarah, Kepentingan Umum
