ABSTRAK
Radityo Amaradipta Prasodjo. 2022. E0018323. EFEKTIVITAS PERAN SKK
MIGAS DALAM TATA KELOLA MIGAS UNTUK KESEJAHTERAAN
RAKYAT. Penelitian Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret.
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama peran
SKK Migas sudah dapat berfungsi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sudah sesuai
berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta penggunaan hukum lain yang serupa dapat
diterapkan. Kedua, implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan
Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai perubahan status BP Migas menjadi SKK Migas
dengan status sementara tersebut sudah dapat bekerja secara efektif dan maksimal atau
belum.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan tata kelola Minyak dan
Gas Bumi (Migas) dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan
sejumlah perdebatan. Perdebatan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja
secara prosedur pembentukannya hingga substansinya menyisakan masalah dan yang
paling utama, banyak pasal atau ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 terutama mengenai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peninjauan
kembali Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 merupakan secercah harapan dalam upaya
transformasi Tata Kelola Migas di Indonesia menjadi lebih dewasa dan profesional.
Terutama mengenai status dan fungsi SKK Migas yang masih sementara seharusnya
lebih bisa dioptimalkan. Perlu adanya sinergi yang tepat dari Pemerintah terkait dalam
upaya membangun Tata Kelola Migas Indonesia menjadi lebih baik.
Kata Kunci: Kewenangan SKK Migas, Tatakelola Migas, Kesejahteraan Rakyat.
