Kawasan Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat ekonomi berskala internasional yang berbasis pada perdagangan barang dan jasa, industri, sumber daya maritim, serta pariwisata. Hal tersebut dapat mendorong semakin terbuka luasnya lapangan kerja di kawasan tersebut, sehingga perlu dilakukan penelitian produktivitas tenaga kerja dan determinan yang mempengaruhinya. Namun kawasan Kedungsepur masih terdapat berbagai disparitas seperti halnya produk domestik regional bruto (PDRB) antar masing-masing dari enam kabupaten/kota di kawasan ini. PDRB merupakan output dimana jika berbanding dengan jumlah tenaga kerja yang merupakan input maka menghasilkan produktivitas tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan variabel tingkat pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan tingkat kesehatan terhadap produktivitas tenaga kerja. Fixed Effect Model (FEM) merupakan model terbaik yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menggunakan data panel. Data dalam penelitian menggunakan cross section yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten-kota eks keresidenan Semarang, serta menggunakan data time series sebanyak sepuluh tahun dari tahun 2010 - 2019. Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hanya variabel UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Ketiga variabel bebas tersebut secara simultan atau secara bersama-sama mempengaruhi produktivitas tenaga kerja sebagai variabel dependen. Uji Koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0.8698, berarti 86.98 variasi variabel produktivitas tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variasi variabel pendidikan, upah minimum regional dan kesehatan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah: Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal serta membuka lapangan kerja baru, memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menentukan upah minimum, pemerataan fasilitas dan infrastruktur kesehatan.
