Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diberikan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah mengatur daerahnya. Kebijakan wewenang tersebut salah satunya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan runtutan kegiatan yang berupa pelayanan sesuai dengan amanat undang – undang berupa barang dan jasa guna untuk pemenuhan kebutuhan publik dalam kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik untuk masyarakat berasal dari realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dengan mekanisme pengawasan internal untuk mengatur jalanya pemenuhan pelayanan publik. Peningkatan realisasi anggaran dapat menunjang infrastruktur daerah guna sabagai wujud pelayanan publik yang lebih baik. Belanja modal yang sebenarnya bukan sebagai layanan, jika digunakan sebagai layanan maka perlu mekanisme pengawasan seperti pengawas internal pemerintah daerah untuk menunjang pemenuhan pelayanan publik semakin baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya belanja modal yang dimana outputnya adalah aset merupakan hal yang paling nyata dirasakan dampaknya oleh masyarakat maka perlu pengendalian internal dalam pemerintah daerah yaitu maturitas SPIP agar berjalan dengan efektif dan efesien. Penelitian ini menguji pengaruh antara belanja modal dan maturitas SPIP terhadap pelayanan publik. Total sampel dan populasi yang digunakan pada penelitian ini total 514 pemerintah daerah dengan sampe 1887 seluruh pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2016 – 2019. Hasil penelitian ini adalah variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap pelayanan publik dan juga maturitas SPIP berpengaruh positif terhadap pelayanan publik.
