Implikasi asas legalitas dalam hukum administrasi negara terhadap kelanjutan pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM) di Mojokerto

Oleh :
Dian Raksi Padmasari - E0005138 - Fak. Hukum

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Balai Pelestarian Purbakala Jawa Timur dalam pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Mojokerto serta implikasi hukum yang terjadi atas kelanjutan pembangunan Pusat Informasi Majapahit. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif di mana yang diteliti adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dokumen dan arsip yang tersedia di lokasi penelitian serta pengumpulan data melalui internet. Penelitian ini mendapat fakta bahwa ternyata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala bukan sebagai pihak yang diberi wewenang dalam melakukan pembangunan Pusat Informasi Majapahit tersebut, melainkan hanya sebgai pihak yang mempunyai lahan saja. Selain itu implikasi yang terjadi atas kelanjutan pembangunan tersebut adalah adanya peningkatan di bidang pariwisata, karena pembangunan Pusat Informasi ini memang bertujuan untuk menciptakan ruang rekreasi yang mendidik. Berdasarkan pembahasan tersebut, di dapat simpulan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam membangun Pusat Informasi Majapahit. dikarenakan pembangunan Pusat Informasi Majapahit adalah murni proyek dari pemerintah pusat yang tanpa melibatkan pemerintah daerah sama sekali serta kemajuan di bidang pariwisata yang nantinya akan menambah devisa negara pada umumnya dan menambah pendapatan daerah bagi Kabupaten Mojokerto pada khususnya. Kata kunci : Asas Legalitas, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Pusat Informasi Majapahit.