Penelitian ini mengkaji soal bentuk perlindungan data pribadi e-consumer dalam kegiatan jual beli online marketplace dalam peraturan perundangan-undangan serta harmonisasi peraturan tersebut dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, dengan teknik analisis bahan hukum bersifat deduktif kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data pribadi e-consumer dalam platform online marketplace, namun masih tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Yaitu tersebar pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Peraturan Menteri tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Sedangkan untuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data pribadi secara umum tidak hanya di lingkup sistem atau transaksi elektronik. Harmonisasi antara Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan telah terlaksana dalam beberapa aspek, mencakup kewajiban pengguna data pribadi, larangan-larangan terhadap data pribadi, hak pemilik data pribadi, hingga peran dari pemerintah dan masyarakat. Dimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur lebih terperinci atau memperjelas kembali yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: E-Consumer, Harmonisasi, Online Marketplace, Perlindungan Data Pribadi
