Hal yang paling krusial adalah pembangunan manusia, bukan pembangunan fisik. IPM menjadi salah satu ukuran kualitas yang digunakan untuk menghitung capaian pembangunan manusia dan mengetahui bagaimanakah kualitas pembangunan manusia yang telah diraih. Terdapat ketimpangan pembangunan manusia antara wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah siswa putus sekolah, jumlah penerima Program Indonesia Pintar, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Bantuan Operasional Kesehatan, akses sumber air minum layak, dan akses sanitasi layak terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model terpilih yaitu Fixed Effect Model. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penerima PIP, UMK, bantuan operasional kesehatan, akses sumber air minum layak, dan akses sanitasi layak berpengaruh signifikan positif, serta variabel jumlah siswa putus sekolah berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM di Provinsi Jawa Barat.
